ANGKASAREVIEW.COM – Grup AirAsia Bhd dengan tegas menyangkal semua tuduhan yang dibuat dalam laporan informasi pertama oleh polisi di India, termasuk tuduhan pelanggaran hukum dalam memperoleh izin terbang dari pemerintah India.
Tony Fernandes akan mengusahakan semua upaya hukum untuk mengatasi tuduhan terhadap AirAsia Bhd, AirAsia India Pte Ltd. CEO Grup AirAsia Tony Fernandes dan Wakilnya Bo Lingam menyebut tuduhan itu “tidak berdasar, tidak didukung, dan tidak dapat dibenarkan.”
“Kami mempertanyakan motif orang yang tidak disebutkan namanya, orang atau organisasi yang mengajukan tuntutan ini, tetapi kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang India sesuai dengan proses hukum dalam undang-undang,” kata Grup AirAsia dalam sebuah pernyataan bulan lalu.
Baca juga:
AirAsia Tersandung Masalah Terkait Permohonan Izin Terbang di India
Kendaraan Water Cannon Sabhara Polri, Hasil Kemitraan Pindad dengan Tata Motors dari India
Di antara tuduhan tersebut adalah bahwa pegawai negeri yang tidak disebutkan namanya telah terlibat dalam konspirasi kriminal yang melibatkan AirAsia Bhd, AirAsia India, Fernandes, Lingam, dan empat pihak lain untuk mempercepat proses persetujuan dan perubahan dalam kebijakan penerbangan agar sesuai kebutuhan AirAsia India.
AirAsia disebut-sebut telah melobi para pemangku kepentingan di India melalui cara-cara yang tidak transparan.
Grup AirAsia mengatakan, mereka masuk ke dalam usaha patungan dengan Tata Sons Ltd untuk mendirikan maskapai penerbangan bertarif rendah di India.
AirAsia Investments Ltd memegang 49 persen kepemilikan saham di AirAsia India sementara kepemilikan saham pengendali 51 persen dipegang oleh entitas India, yaitu Tata Sons Ltd (49 persen) dan dua individu di dewan (2 persen) yang merupakan warga negara India .
“Dengan catatan sejarah Tata yang lebih dari 100 tahun dan reputasi AirAsia, kami menyanggah tuduhan pelanggaran ini,” kata kelompok itu.
AirAsia India, sebagaimana orang lain dalam industri penerbangan, telah melobi pemerintah India untuk menghapus aturan 5/20 – persyaratan bahwa operator domestik harus memiliki pengalaman operasional lima tahun dan setidaknya 20 pesawat untuk terbang ke luar negeri.
Grup AirAsia Bhd mengatakan, ini dilakukan sesuai dengan hukum, tanpa pembayaran yang melanggar hukum.
Tuduhan lain dalam laporan awal itu menyatakan bahwa AirAsia India secara tidak langsung dikontrol dan dioperasikan oleh AirAsia Bhd melalui perjanjian lisensi merek antara para pihak. Hal ini dianggap melanggar norma-norma Badan Promosi Penanaman Modal Asing yang membutuhkan kepemilikan yang substansial dan kontrol yang efektif di tangan warga negara India.
(IAN)