Tegakkan Kedaulatan Udara, TNI AU Masih Hadapi Berbagai Tantangan

Suharso Rahman

ANGKASAREVIEW.COM – Upaya mewujudkan TNI AU sebagai penegak kedaulatan negara di udara masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Ketergantungan terhadap luar negeri dan di sisi lain masih terbatasnya kemampuan industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu penyebabnya.

Demikian dinyatakan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP sebagaimana dikutip Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Jemi Trisonjaya, M. Tr(Han) dalam rilis yang diterima Angkasa Review, Senin (27/11/2017).

KSAU menyatakan hal itu dalam amanat Rakernislog TNI AU 2017 yang dibacakan Asisten Logistik KSAU Marsda TNI Yadi Husyadi di Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dikatakan, dalam upaya meningkatkan kemampuan dukungan logistik, khususnya bidang perbekalan dan kesiapan dukungan suku cadang alutsista, jajaran logistik TNI AU dituntut terus meningkatkan kinerjanya. Keberadaan Staf Logistik TNI AU (Slogau) sebagai pihak yang bertangung jawab menjamin kesiapan pesawat-pesawat TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara menjadi penting, terkait dengan tantangan yang sedang dihadapi TNI AU.

“Dalam upaya meningkatkan kemampuan dukungan logistik ke depan, perlu langkah konkret untuk memantapkan penyelenggaraan manajemen logistik, khususnya di bidang perbekalan dan kesiapan dukungan suku cadang alutsista,” kata KSAU.

KSAU meminta bidang pemeliharaan untuk tetap mengutamakan kemampuan Depo Pemeliharaan (Depohar) secara optimal. Selain itu, perlu juga memanfaatkan kemampuan fasilitas pemeliharaan instansi luar melalui peningkatan kerjasama dengan BUMN Industri Strategis di Indonesia.

Ditambahkan, mengacu progres penerapan aplikasi Simak BMN yang menjadi ranah kerja, bidang logistik agar terus memberdayakan Satker atau instansi pengelola Simak BMN yang ada. Karena, keberhasilan kinerja TNI AU untuk mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian salah satu tolok ukurnya adalah pengelolaan Simak BMN yang tertib administrasi dan akuntabel.

“Proses Logistik khususnya pengadaan barang dan jasa, hendaknya berorientasi kepada kebutuhan satuan pengguna dan tidak lepas dari semangat perubahan untuk mendukung program pemerintah yang bersih dan berwibawa” tandas KSAU. RONI SONTANI

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!